Rabu, 10 Maret 2010

BIROKRASI

BIROKRASI
(OLEH LORA TELER YAYK AQINA: PEMUDA TOROTOWAR)


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara mernbangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.
Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian yang lain birokrasi dipahami dari perspektif yang positif yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berkeadilan.Pendapat yang berbeda di atas dapat dipahami dari perspektifnya masing-masing.
Dalam pembahasan ini, akan dikupas tentang makna birokrasi dari berbagai perspektif dan kemudian disimpulkan tentang apa birokrasi itu sesungguhnya dan bagaimana seharusnya birokrasi itu.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, makalah yang berjudul “ BIROKRASI”, secara lebih terinci rumusan masalah tersebut di fokuskan pada pokok masalah dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa definisi birokrasi?
2. Apa saja yang menjadi ruang lingkup birokrasi?
3. Bagaimana peran birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik ?

C. Tujuan Masalah
Adapun Tujuan penulisan dan penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui dan mengenal secara mendetail serta universal tentang Birokrasi.
D. Manfaat
Manfaat dari makalah ini kami uraikan anatara lain :
1. Pembaca dapat memahami tentang pengertian Birokrasi itu sendiri
2. Dapat mendapatkan pengalaman dari pembahasan tersebut bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya
























BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh makan pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan.
2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai. Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).






B. Ruang Lingkup Birokrasi
Ruang lingkup birokrasi dapat diketahui berdasarkan perbedaan tugas pokok dan misi yang mendasari organisasi birokrasi adalah :
a) Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dari tingkat pusat sampai daerah (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
b) Birokrasi fungsional, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan umum pemerintahan.
c) Birokrasi pelayanan (Service-Bureaucracy), yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya melaksanakan pelayanan langsung dengan masyarakat.
Termasuk dalam konsep ini apa yang disebut oleh Michael Lipsky sebagai ”Street-level Bureaucracy”, yaitu mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung dengan warga masyarakat.
Perkembangan pengukuran kinerja organisasi sangat berhubungan erat dengan pendekatan dalam mempelajari organisasi. Pendekatan klasik misalnya memandang kinerja organisasi sama dengan efisiensi organisasi. Menurut teori ini kinerja organisasi. Jadi, kinerja organisasi sama dengan efisiensi. Demikian pula pendekatan neo-klasik kinerja organisasi diukur dari terciptanya suasana yang harmonis antara pegawai sebagai anggota organisasi. Menurut teori ini suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja tinggi apabila anggotanya merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh organisasi. Pandangan ini merupakan kelanjutan dari pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasaan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen. Sementara pendekatan modern sebagai suatu pendekatan sistem memandang bahwa kinerja organisasi tidak saja ukur dari variabel input, variabel proses dan variabel output, tetapi juga ketiga variabel tersebut padu dalam interaksi dengan variabel lingkungan yang mempengaruhi organisasi.
Menurut Indrawijaya (1986), teori yang komprehensif mengukur kinerja organisasi berdasarkan banyak macam ukuran. Pandangan ini berpendapat bahwa susunan organisasi memang merupakan suatu hal yang penting. Tetapi dalam kebebasan bertindak sangat penting untuk memungkinkan adanya kebebasan bertindak para anggota organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Jadi ukuran kinerja organisasi selain berhubungan dengan aspek internal organisasi juga berhubungan dengan aspek eksternal organisasi, yaitu berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibelitas terhadap pengaruh lingkungan luar.
Emitasi Etzioni (dalam Indrawijaya: 1986) megemukakan pengukuran kinerja organisasi menggunakan System Model, mencakup empat kriteria yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi. Kriteria adaptasi dipersoalkan adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Indikator ini antara lain adalah tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, ruang lingkup kegiatan organisasi. Hal terakhir mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut bagi lingkungan. Kriteria integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lain. Kriteria motivasi anggota diukur keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengakapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sementara kriteria produksi, yaitu usaha untuk pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.
Menurut Ducan (1981) kinerja organisasi dapat diukur dengan indikator: (1) efisiensi, yaitu jumlah dan mutu dari hasil organisasi dibanding dengan masukan sumber; (2) keseimbangan antara subsistem sosial dan antar personil; (3) antisipasi dan persiapan untuk menghadapi perubahan.








C. Peran Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
PENYELENGGARAAN otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta tindakan nyata pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah.
Titik berat otonomi daerah adalah pada daerah kota dan kabupaten, karena daerah itu yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Makna “langsung berhubungan” adalah akan mempercepat dan memperpendek jalur pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah kurang lebih telah berjalan delapan tahun, namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Fenomena ini didasarkan hal-hal sebagai berikut : pertama masih lemahnya sumber daya aparatur (birokrat) daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah baik yang bersifat rutin (khususnya pelayanan kepada masyarakat) maupun yang bersifat pembangunan. Pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan tidak boleh ditangguhkan, apalagi dihentikan dengan alasan para birokrat pemerintah daerah sedang dalam proses penyempurnaan; kedua, di bidang kepegawaian masalah yang dihadapi adalah simpang siurnya peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepegawaian, khususnya dalam penyusunan struktur organisasi yang tidak didasarkan pada suatu prinsip “the right man on the right place” dan meryd system, tetapi lebih menonjol pada tatanan spoil system.
Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah kalau dilihat dari sudut pandang fungsi pemerintahan dan fungsi birokrasi harus berubah secara tegas dan jelas. Karena filosofi otonomi daerah mengandung dua makna strategis, yaitu pertama, entrepreneur (kewirausahaan). Entrepreneur merupakan wujud dari konsep “Reinventing Government: yaitu mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik dan bukan mengkomersilkan jasa pemerintah kepada masyarakat”. Kemudian, kedua entrepreneur (bentuk partisipasi masyarakat) yaitu dalam merencanakan pembangunan, maka masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan pembangunan yang dikenal dengan istilah “musyawarah perencanaan pembangunan” dan selanjutnya masyarakat ikut dalam pelaksanaan pembangunan sampai pada pengawasannya. Kedua Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh “ Osborn dan Gaebler”.
Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesional, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi. Karena selama ini ada kesan, ketika para birokrat dianggap tunduk secara kaku pada tata tertib untuk menjamin keseragaman dan mencegah favoritisme maka lahirlah ketidakcakapan yang terlatih. Oleh karena itu, akan ada suatu gelombang perubahan terjadi saat ini dan masa akan datang kepada pemerintah pusat dan daerah oleh tekanan eksternal maupun internal masyarakatnya kepada birokrasi yang kaku tadi. Eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, tenaga kerja dan budaya. Sedangkan internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya.
Hal ini dimaksudkan agar para birokrat harus memiliki tindakan dan pengetahuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tindakan dan pengetahuan dimaksud adalah setiap sumber daya manusia yang melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakat, sangat ditentukan oleh keprofesionalannya dan hal ini dibentuk melalui kemauan dan kemampuan birokrat. Tindakan yang dilakukan adalah seleksi birokrat harus mengarah kepada meryd system yaitu “the right man on the right place” dan menghindari spoil system agar birokrat benar-benar dapat dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal.
Ide dasar lahirnya birokrasi adalah adanya suatu kehendak untuk mengorganisir kerja kepada orang-orang yang bekerja sama dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang efektif. Birokrasi diadakan untuk mengatasi kesemrautan kerja.
Pendapat Blau (2000) yang apektakuler menyebutkan: “ketika para birokrat dianggap tunduk secara kaku pada tata tertib untuk menjamin keseragaman dan mencegah favoritisme, maka lahirlah ketidakcakapan yang terlatih”. Birokrasi dianggap simbol keruwetan, tidak efisien dan adanya dominasi sewenang-wenang terhadap masyarakat Hal ini dilakukan oleh para birokrat yang tidak peka terhadap kondisi internal dan eksternal dalam lingkungan instansinya. Akibatnya, aktivitas praktek administrasi tidak berjalan sesuai dengan struktur birokratis yang ideal.
Ingat pesan Robbins (1995) menyadur sesuai aslinya tentang karakteristik-karakteristik esensi birokrasi menurut Weber, sebagai berikut: 1) Pembagian kerja. Pekerjaan dari setiap orang dipecah-pecah sampai pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, rutin dan ditetapkan dengan jelas; 2) Hierarki kewenangan yang jelas. Sebuah struktur multi tingkat yang formal dengan posisi hierarki atau jabatan yang memastikan bahwa setiap jabatan lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi; 3) Formalitas yang tinggi. Ketergantungan kepada peraturan dan prosedur yang formal untuk memastikan adanya keseragaman dan untuk mengatur perilaku pemegang pekerjaan; 4) Bersifat tidak pribadi (impersonal). Sanksi-sanksi yang diterapkan secara beragam tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan dengan kepribadian individual dan preferensi pribadi para calon; 5) Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, kepatuhan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan prestasi para calon; 6) Jejak karier bagi para pegawai. Para anggota diharapkan mengejar karier dalam organisasi, sebagai imbalannya atas komitmen pada karier, maka para pegawai mempunyai masa jabatan artinya mereka akan diperlukan meskipun kehabisan tenaga atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi; 7) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Kehidupan dan minat pribadi dipisahkan sepenuhnya agar keduanya tidak mencampuri sikap impersonal pada aktivitas organisasi yang bersifat rasional.
Bila kita melihat kenyataan bahwa pelayanan birokrasi yang berbelit-belit adalah ulah dari pelaku birokrasi pada satu unit kerja di mana tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuh melakukan interaksi antara aparat dengan lingkungannya yaitu pekerjaan dan hubungan dengan masyarakat pengguna jasa. Ini merupakan formula psikologi dan mempunyai kandungan pengertian bahwa “perilaku seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri”, melainkan ditentukan sampai seberapa jauh interaksi antara dirinya sebagai aparat pemberi layanan dengan lingkungan dimana tugas pokok dan fungsi harus dijalankannya untuk masyarakat.
Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dalam satu unit kerja dengan struktur organisasinya. Oleh karena itu, terjadinya hierarki kewenangan sistem pelayanan yang berbelit-belit karena faktor perilaku individu birokrat.
Individu birokrat membawa ke dalam tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman kerja merupakan suatu akumulasi kerja yang sistematis berdasarkan kewenangan yang ada pada dirinya. Hal ini merupakan karakteristik individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala individu tersebut akan memasuki suatu lingkungan kerja baru (mutasi). Aparat/birokrat yang demikian akan membawa kinerja organisasi semakin baik dan sistem pelayanan semakin cepat.
Mencermati karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi mencerminkan prilaku birokrasi (Miftah Thoha, 1987), nerpendapat :
“ Secara umum, konsep perilaku birokrasi yang dikembangkan oleh Thoha, untuk menuju perilaku birokrasi yang mampu menjalankan semua tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada seorang birokrat dalam struktur organisasi yaitu diperlukan adanya hubungan karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi yang dapat sinergi apabila keduanya menyatu dalam standar operasional prosedur. Sehingga antara perilaku individu yang mengarah pada the right man in the right place dengan mekanisme organisasi yang menganut line and staff organization akan menghasilkan pelayanan yang prima dan terhindar pelayanan yang berbelit-belit”.
Di era otonomi daerah sekarang ini, dituntut para birokrat dalam memberikan pelayanan harus mengarah pada konsep yang dikembangkan oleh David Osborn dan Ted Gaebler yaitu Reinventing Government yaitu ada upaya untuk mentrasformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik, bukan lagi mengkomersilkan jasa pemerintah kepada masyarakat.
Sistem pelayanan harus bersifat kreatif, inovatif, kerja keras, kompetitif, transparan dan akuntabel. Pemerintah menyediakan semua fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kedekatan pelayanan yang digerakkan oleh pemerintah agar jangkauan pelayanan tidak terlalu bertele-tele (red tipe).



















BAB III
PENUTUP


*) Simpulan
Beberapa problema tentang birokrasi sudah saya bahas di Bab II; Apa definisi dari birokrasi, sesuatu yang menjadi ruang lingkup birokrasi, dan peran birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. dan ini saya cuman menambahnya saja.
Berbicara soal birokrasi, kita pasti teringat konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model itulah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara kita, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi.Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, kenyataan dalam praktik konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan
saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia. Perlu ada pembaharuan makna dan kandungan birokrasi.
Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netra luntuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang
memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan.
Kalau boleh dibilang, birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.
Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hanya saja Marx pesimis dengan birokrasi karena instrumen negara ini hanya dijadikan alat untuk meneguhkan kekuatan kapitalisme dan akhirnya jauh dari harapan dan keinginan masyarakat.























DAFTAR PUSTAKA



Ir. Syarifuddin, M.Si, Peran Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik: (Berita Opini). Media cetak Radar Sulteng Online, Rabu, 5 November 2008.
Wikipedia projec webside bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2008. “ Birokrsi “.

1 komentar: